Tantangan Perbankan Menghadapi ACFTA

Berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) per 1 Januari 2010, laksana pedang bermata dua. Pada satu sisi, mekanisme dan sistem perdagangan bebas tersebut membawa berkah bagi masyarakat luas. Harga berbagai keperluan yang dinikmati konsumen menjadi jauh lebih terjangkau, disamping memberikan banyak variasi dan/atau pilihan produk. Namun demikian, pada sisi lain -di saat yang bersamaan- akan menimbulkan ancaman yang sungguh serius bagi perekonomian nasional pada umumnya, dan segenap pelaku  bisnis di Tanah Air pada khususnya.

Mengapa demikian? Betapa tidak, tarif bea masuk produk-produk dari Cina ke ASEAN -tidak terkecuali Indonesia- menjadi nihil. Hal ini tentu akan menguncang berbagai industri dalam negeri, seperti manufaktur, garmen, tekstil, elektronik (dan lain sebagainya) yang nota bene padat karya. Serbuan produk impor asal Cina yang masuk ke pasar domestik tak dapat terbendung lagi. Sebut saja, barang-barang seperti sepatu, tas, pakaian, tektil, produk elektronik (dan lain sebagainya) made-in Cina dengan sangat mudah dapat diperoleh di pasar-pasar yang ada di Ibukota. Murah!. Konsekuensi logisnya adalah produk Cina yang sangat kompetitif itu akan menggilas daya saing produk Indonesia yang relatif lemah. Tidak berhenti sampai disini, ACFTA akan menimbulkan “tsunami” pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Djimanto, ketua Asosiasi Penguasa Indonesia, seperempat dari 30 juta tenaga kerja Indonesia terancam akan kehilangan pekerjaan mereka, disaat Pemerintah memutar otak untuk mengatasi tingginya tingkat penganguran. Artinya, tidak kurang 7,5 juta pekerja harus mencari pekerjaan baru demi mempertahankan kepulan asap dapur mereka. Selain itu, perlu pula dicermati apa yang dikatakan oleh Faisal Basri bahwa bila dihitung dengan pundi-pundi, maka kerugian yang akan ditanggung Republik ini karena pemberlakuan ACFTA dapat menembus angka lebih Rp 6 triliun. Dan, pada sisi penerimaan bea masuk Negara akan berkurang mencapai angka tidak kurang dari Rp. 2 triliun.

BERGURU KE NEGERI CINA
Apa akar persoalan sehingga berbagai keresahan dan/atau dampak negatif sebagaimana uraian di atas menjadi wacana yang begitu hangat diperbincangkan akhir-akhir ini? Bila kita cermati dengan seksama, maka dapat ditarik benang merah yang tegas bahwa daya saing produk dalam negeri yang masih begitu lemah sebagai sumber biang kerok-nya. Fakta dan data yang ada menunjukan demikian adanya, bukan?. International Institute for Management Development dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008 menggambarkan betapa daya saing produk-produk Indonesia sangat meprihatinkan, hanya berada pada peringkat 52 dari 55 negara. Demikian halnya hasil kajian World Economic Forum menjelaskan bahwa daya saing produk Indonesia hanya bertengger pada urutan 54, lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, ada maupun tidak ada ACFTA, nyatanya persoalan ini merupakan kendala bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian nasional. Sebagai contoh, MS Hidayat menggambarkan merosotnya kinerja industri tekstil dan besi serta baja nasional, kendatipun ACFTA belum diberlakukan. Menurutnya, hingga Juli 2009, nilai ekspor industri tekstil sudah merosot sekitar US$ 520 juta. Sementara kinerja industri besi dan baja terus melorot. Sejak periode 2000 -ketika ACFTA belum berlaku- industri besi dan baja mengalami defisit perdagangan karena loyo menghadapi pertarungan bisnis vs produk impor. Defisit perdagangan lebih meroket, jika bea masuk dihapuskan. Ironisnya, daya saing yang memble ini dipandang sebelah mata, dibiarkan berlarut-larut, kendatipun ACFTA telah digagas jauh hari sebelum lembaran tahun 2010 dimulai.

Lalu, pertanyaan berikutnya yang mengemuka adalah mengapa produk Cina bisa begitu kompetitif? Anjuran Rosullah SAW yang menyeru umatnya: “Tuntulah ilmu hingga ke Negeri Cina” hendaknya segera kita laksanakan. Mari sejenak berguru ke Negeri Tirai Bambu itu!. Ternyata, Pemerintah Cina dan segenap kalangan industri mampu bersinergi yang berjalin berkelindan, bahu membahu sehingga mampu menciptakan iklim yang begitu kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha “orang-orang bermata sipit” disana. Pemerintah Cina benar-benar menempatkan diri mereka sebagai pelayan bagi pelaku bisnis dengan cara menyediakan segenap kebutuhan yang diharapkan industri. Selain proses izin usaha yang mudah dengan segenap dukungan infrastruktur penunjang yang sangat memadai,  kebijakan kredit dari sektor perbankan yang mereka ciptakan sangat menopang. Bunga bank disana mereka patok tidak melebihi angka tiga persen per tahun. Bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kendati sudah dilakukan tawar menawar, pengusaha menengah ke atas akan mendapatkan bunga di atas 11 persen. Bunga tersebut akan menjadi lebih tinggi ketika perbankan nasional mengelontorkan kredit bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Ini merupakan rahasia umum. Kalau demikian keadaanya maka bagaimana mungkin industri nasional mampu bersaing dengan produk Cina?. Laksana “Tyson” membuldoser “Pical” karena memang kelasnya tidak sebanding.

TANTANGAN PERBANKAN
Uraian di atas, secara tersirat maupun tersurat, memberikan sinyal, betapa perbankan nasional bersama seluruh pihak terkait harus berupaya keras sedemikian rupa sehingga mampu menurunkan tingkat suku bunga perbankan, jika dan hanya jika, kalangan industri nasional tidak hendak tergilas oleh keniscayaan persaingan bisnis yang terjadi dengan produk Cina. Program peningkatan kinerja, khususnya lagi efisiensi merupakan tantangan terbesar bagi perbankan nasional demi mendorong sektor riil tangguh bergeliat. Lebih spesifik lagi adalah kalangan perbankan harus mengencangkan ikat pinggang untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat sehinggal lebih leluasa menurunkan suku bunga kredit secara signifikan.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal dimaksud, bukan? Rekan-rekan semua dan pembaca setia wilsonarafat.com yang budiman, silahkan unjuk pendapat.