Struktur Organisasi Dalam Persfektif GCG “WHO CONTROL WHOM”

Setiap organ memiliki “kamar” masing-masing; Tidak diperkenanakan memasuki dan/atau mencampuri “kamar” orang lain. Titik!. (Wilson Arafat, 2010)

Setelah meniti jalan yang begitu panjang dan berliku, biasanya Struktur Organisasi (SO) baru di suatu perusahaan dapat diterapkan. Hal ini cukup mudah dipahami. Mengapa? Karena, perubahan SO bukan sekdar perkara ringan seperti halnya membalikkan telapak tangan. Sekali melangkah, tidak hanya berpengaruh signifikan bagi kinerja organisasi dalam jangka pendek, lebih dari semua itu, sungguh menetukan stuktur dan / atau mekanisme governansi dalam jangka panjang.

Stoner, Feeman dan Gilbert (1995) menjelaskan bahwa the structure can be defined as a way of how the activities in the organization is divided, organized and coordinated. Artinya, apabila terjadi perubahan SO, maka konsekuensi logisnya adalah akan menggeser pula cara bagaimana aktifitas organisasi dibagi, diorganisir dan dikoordinasikan, tidak terkecuali bagi suatu perusahaan. Dari kaca mata tata kelola perusahaan alias persfektif good corporate governance (GCG), terminologi-nya lebih dikenal luas dengan istilah governance structure.

Struktur dan / atau mekanisme governansi yang dibagun dalam governance stucture dimaksud harus dijabarkan ke dalam suatu “ranah” yang disebut sebagai organ-organ perusahaan (lihat gambar di atas). Ini terdiri dari dua organ, sebagai berikut:

  1. Pertama, Organ Utama: Selaras dengan sistem hukum Europe Continental yang dianut Republik ini, maka organ utama korporasi-korporasi di Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Organ utama ini memainkan peranan yang sungguh penting dalam implementasi GCG secara efektif. Peter Wallace dan John Zinkin (2005) menyebutnya sebagai “The three Key Governance Rules”; Each party brings to the table the requisite balance of skills and wisdom, complementing each other’s strengths and weaknesess. Jadi, organ utama merupakan penentu hitam-putih suatu perusahaan. Sebagaimana Bacelius Ruru (2002) berpendapat sangat tegas bahwasanya efektifitas peran dan fungsi organ utama di suatu perusahaan merupakan kata kunci yang menjadi penentu sukses atau tidaknya implementasi GCG. Oleh karena itu, stuktur dan / atau mekanisme governansi organ utama di suatu perusahaan harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan / atau atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ memiliki independensi ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, semata-mata demi kepentingan perusahaan, an sich;
  2. Kedua, Organ pendukung: Pada umumnya meliputi: Komite-Komite, baik dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dewan Komisaris (seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko, [dan lain sebaginya]) maupun Dewan Direksi (seperti Komite Human Capital, Komite Teknologi Informasi, Komite Kredit, Komite Produk, ALCO, [dan lain sebagainya]), Corporate Secretary, dan unit kerja yang melaksanakan dan /atau mengkoordinir pelaksanaan fungsi pengendalian internal (seperti kepatuhan (compliance), manajemen risiko, audit interen dan audit eksteren). Perlu dipahami bahwa organ pendukung ini harus dibentuk dengan mempertimbangkan atau berdasarkan kompleksitas bisnis yang dihadapi oleh suatu perusahaan.

Pada praktiknya di lapangan, organ utama dan organ pendukung berjalin berkelindan memutar fungsinya sehingga membentuk GCG infrastructure, dan sekaligus menjadi “kepanjangan tangan” perusahaan ketika mengimplementasikan GCG sehari-hari. Jika segenap perihal uraian dalam tulisan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka tugas dan tanggung jawab masing-masing organ akan menjadi jelas dan tegas. Tidak ada lagi tumpang tindih pelaksanaan peran dari masing-masing organ. Terlebih lagi hanya mengedepankan kepentingan segelintir pihak dengan mengebiri hak-hak pihak lain, yang marak terjadi dalam praktik bisnis hanky-panky alias praktik bad corporate governance. Proses dan mekanisme ini niscaya dapat terjadi karena masing-masing organ telah memiliki ruang lingkup tersendiri; tidak diperkenankan memasuki dan atau mencampuri “kamar” orang lain. Titik! Dengan demikian dapat ditarik benang merah yang tegas bahwa SO dalam persfektif GCG sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, yang mencakup proses kontrol internal dan eksternal secara efektif serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (antar stakeholders). Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa secara lebih spesifik, governance structure didesain untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali. Penekanan pengendalian dalam kaitan ini menjadi sangat krusial kerena governance berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan ‘who control whom” yang muncul dari pentingnya pemisahan antara pihak yang mengambil keputusan (decision making) dengan pihak yang mengontrol keputusan tersebut (decision control). Dengan terbentuknya SO diharapkan suatu perusahaan dapat mewujudkan segenap perihal ini secara paripurna. Semoga!.